Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) merupakan dasar pijakan organisasi dalam operasionalnya. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta (MGMP PAI SMK DIY) menyusun AD-ART sebagai acuan pengelolaan organisasi profesi baik system maupun kebijakannya.

Berikut adalah: 

 

AD ART MGMP PAI SMK DIY

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(MGMP PAI SMK)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMBUKAAN

                Bismillaahirrahmaanirrahiim, puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt. kami dapat menyusun Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan (MGMP PAI SMK) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai acuan pengelolaan organisasi guru PAI SMK.

                Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan perkembangan Teknologi dewasa ini yang semakin pesat akan membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama dan menuntut Guru Pendidikan Agama Islam untuk dapat berperan dalam menanamkan dan menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis, mendorong serta mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya. Sedangkan di sisi lain adanya pengaturan angka kredit bagi jabatan guru menuntut adanya kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam yang lebih profesional, kreatif dan inovatif, berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

                Kenyataan lain menunjukkan bahwa hasil dari perbaikan tunjangan profesi, penataran sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang selama ini dilaksanakan perlu didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terhimpun dalam wadah organisasi MGMP PAI SMK Daerah Istimewa Yogyakarta.

                Kondisi geografis wilayah, jumlah sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam cukup menuntut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap guru Pendidikan Agama Islam yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam memerlukan suatu wadah organisasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan diantara sesama Guru Pendidikan Agama Islam yang arah dan tujuan serta pedomannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) MGMP PAI SMK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

                Melalui AD/ART  MGMP PAI SMK Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam mengarahkan dan mengembangkan kegiatan organisasi profesi, sehingga harapan dan aspirasi GPAI SMK Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tersalurkan dan terealisasikan dalam dunia nyata.

Yogyakarta, 01 Juli 2019

Penyusun

ANGGARAN DASAR

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(MGMP PAI SMK)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

N a m a

Wadah berhimpunnya Guru Pendidikan Agama Islam ini diberi nama :

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, disingkat MGMP PAI SMK DIY

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di satuan kerja ketua MGMP PAI SMK

Pasal 3

Waktu

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan pada tanggal 1 Juli 1989

Pasal 4

Logo

Pasal 5

Makna

  • Segi delapan berarti mencakup delapan aspek kehidupan manusia (Individu, Sosial, Ekonomi, Budaya, Politik, Seni, Budaya, Spiritual); Guru Pendidikan Agama Islam tidak memisahkan antara  suatu aspek kehidupan manusia, melainkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh (holistik-integraistik), tak terpisahkan
  • Tulisan MGMP PAI SMK Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan identitas dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Warna hijau muda pada logo melambangkan sinergitas antara Guru Pendidikan Agama Islam jenjang Sekolah Menengah Kejuruan yang agamis dan dinamis dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alam di sekitarnya
  • Lima buah padi berwarna-warni berate lima kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keanekaragaman sumber daya alam dan manusia (potensi)-nya.
  • Lingkaran kecil berjumlah 17 sudut melambangkan percikan 17 rakaat shalat wajib lima waktu, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam senantiasa membimbing peserta didik agar menjaga shalat-shalatnya
  • Al-Quran (terbuka) melambangkan sumber hukum Islam harus senantiasa diajarkan, dipahamkan, dan dibumikan

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 6

Dasar

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan PemerintahNomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Pasal 7

Fungsi dan Tujuan

1. Fungsi

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara sesama Guru Pendidikan Agama Islam jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionalismenya

2. Tujuan

a. Meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai Guru Pendidikan Agama Islam yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah Swt.

b. Menumbuhkan semangat Guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kemampuannya dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

c. Meningkatkan kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam dalam memilih dan menggunakan strategi serta metode pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam

d. Menampung segala aspirasi dan permasalahan serta advokasi yang dihadapi Guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas serta bertukar pikiran/informasi juga mencari jalan penyelesaiannya

e. Membantu Guru Pendidikan Agama Islam untuk memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan Agama Islam

f. Meningkatkan kegiatan silaturahmi dan tukar informasi antar sesama pengurus, dan anggota Guru Pendidikan Agama Islam

g. Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan dari Kemendiknas dan Kemenag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan

h. Membantu Guru Pendidikan Agama Islam untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di sekolah

i. Menambah wawasan tentang berbagai perkembangan terbaru keilmuan dan inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dewasa ini

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

1. Tugas dan Tanggung Jawab Umum, adalah:

a. Memberikan motivasi kepada Guru Pendidikan Agama Islam agar mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Pusat di seluruh Indonesia

b. Memberikan pelayanan konsultatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan Proses Pembelajaran

c. Menyebarluaskan informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peleksanaan pendidikan dan pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

d. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja dari kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta serta menetapkan program tindak lanjut

e. Mengadakan konsultasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam masalah peningkatan kualitas mutu Pendidikan Agama Islam

2. Tugas dan Tanggung Jawab Khusus, adalah:

a. Membantu Guru Pendidikan Agama Islam dalam memahami berbagai kebijakan Pendidikan Agama Islam termasuk pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

b. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan Guru Pendidikan Agama Islam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Menyebar luaskan hasil penataran/pelatihan kerja tingkat daerah/pusat yang dilaksanakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam ke seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

d. Menampung saran dan aspirasi serta masukan dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Syarat-syarat Keanggotaan

1. Keanggotaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah seluruh Guru Pendidikan Agama Islam yang bertugas pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Menyetujui Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta ketentuan lainnya yang telah ditetapkan dan diputuskan dalam musyawarah anggota

3. Memiliki kemampuan dan kemauan serta komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam melalui MGMP PAI SMK Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berhak :

a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan

b. Berbicara dan mengemukakan pendapat dalam musyawarah anggota

c. Memberi saran dan masukan serta usul kepada pengurus baik di dalam maupun di luar musyawarah anggota

d. Memperoleh pelayanan yang sama

2. Setiap anggota berkewajiban :

a. Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah anggota

b. Menjaga dan memelihara nama baik serta keutuhan organisasi MGMP PAI SMK Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengurus untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Menghadiri dan mengikuti musyawarah anggota

Pasal 11

Pemberhentian Anggota

Anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, berhenti karena :

1. Meninggal dunia

2. Purna bhakti

3. Diberhentikan dari tugas sebagai Guru Pendidikan Agama Islam

4. Melanggar Undang-Undang dan Hukum/Peraturan yang berlaku

5. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 12

Syarat-syarat Kepengurusan

1. Pengurus dipilih dari, dan oleh anggota;

2. Pengurus diajukan dan diusulkan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Pengurus terdiri dari :

a. Ketua dan Wakil Ketua

b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

c. Bendahara dan Wakil Bendahara

d. Anggota sesuai dengan bidang dan kebutuhan

4. Memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk meluangkan waktu/tenaga serta pemikiran untuk memajukan dan mengembangkan organisasi

5. Mampu menjaga nama baik dan kehormatan organisasi

Pasal 13

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus berhak :

a. Menetapkan kebijakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan lainnya

b. Membentuk tim/komisi atau bidang untuk melaksanakan tugas tertentu

c. Mewakili organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta pada pelatihan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi atau di tingkat Nasional;

2. Setiap pengurus berkewajiban :

a. Mengelola dan memberdayakan organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

b. Mengajukan rencana dan Program Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta pada musyawarah anggota;

c. Menyelenggarakan administrasi, inventarisasi dan pembukuan organisasi secara tertib, teratur dan transparan

d. Menyelenggarakan musyawarah anggota dan atau pengurus

e. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja dan keuangan atau biaya pelaksanaannya

Pasal 14

Pemberhentian Pengurus

Setiap pengurus dapat diberhentikan, karena :

1. Berhenti dari anggota, sebagaimana diatur pada BAB IV Pasal 11

2. Habis masa jabatan dan atau tidak terpilih lagi

3. Diberhentikan dari jabatannya

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 15

Sumber Keuangan

Sumber Keuangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari :

1. Sumbangan/bantuan Pemerintah DIY dan Kabupaten

2. Sumbangan wajib anggota organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan kesepakatan musyawarah anggota

3. Donatur dan sumber lain yang halal, sah dan tidak mengikat

Pasal 16

Penggunaan Keuangan

Keuangan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, digunakan untuk :

1. Kegiatan operasional Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Kegiatan proyek atau tugas khusus dari pemerintah

3. Pengadaan sarana dan prasarana

Pasal 17

Pembukuan Keuangan

1. Tahun Buku Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun

2. Sistem dan tata cara pembukuan mengacu pada pembukuan yang lazim

3. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musyawarah anggota tahunan dilaksanakan, pengurus telah membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca akhir tahun buku lengkap dengan penjelasannya

4. Laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan kepada anggota dalam musyawarah anggota yang tembusannya disampaikan kepada berbagai instansi terkait untuk diketahui dan sebagai bahan kebijakan selanjutnya

5. Laporan dan pembukuan keuangan, dilakukan secara terbuka dan transparan

BAB VII

MEKANISME KERJA

Pasal 18

Mekanisme Kerja Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab kepada musyawarah anggota

2. Pengurus melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam BAB V Pasal 10

3. Pengurus yang tidak produktif diberhentikan oleh musyawarah anggota dan digantikan dengan pengurus baru yang memenuhi syarat

4. Pengurus secara berkala mengadakan konsultasi dan atau koordinasi dengan berbagai instansi terkait

5. Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus Bertanggung Jawab kepada Ketua

BAB VIII

MUSYAWARAH

Pasal 19

Musyawarah Anggota

1. Musyawarah anggota merupakan kekuasaan tertinggi

2. Musyawarah anggota tahunan/akhir masa jabatan pengurus, dilaksanakan :

a. Untuk mengevaluasi laporan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan program akhir tahun pada akhir masa jabatannya

b. Untuk membuat program kerja berikut anggarannya pada tahun masa jabatan pengurus yang berikutnya

c. Bila pada akhir masa jabatan pengurus diadakan pemilihan anggota/pengurus yang baru

3. Musyawarah anggota dilaksanakan untuk membahas temuan dan masukan yang berasal dari anggota dan masyarakat yang sifatnya intern

4. Musyawarah anggota khusus dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

5. Musyawarah anggota luar biasa dilaksanakan, bila menghadapi kejadian yang luar biasa, dan atau bila terjadinya pembubaran organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 20

Musyawarah Pengurus

1. Musyawarah pengurus lengkap dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan serta mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dan program tindak lanjutnya

2. Musyawarah pengurus terbatas dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan serta mengevaluasi bidang tugas tertentu

3. Musyawarah pengurus terbatas dilaksakan untuk membahas dan merumuskan serta melaksanakan tugas khusus dari instansi terkait yang bersifat insidentil

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar MGMP PAI SMK Daerah Istimewa Yogyakarta

1.  Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dalam musyawarah anggota  khusus dan luar biasa dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Usul perubahan Anggaran Dasar dapat diterima dan disahkan bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah suara yang hadir

3. Perubahan dalam Anggaran Dasar disahkan dalam musyawarah anggota dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan kualitas pelaksanaan pendidikan Agama Islam di kabupaten Bantul

BAB X

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 22

Pembubaran dan Penyelesaian Harta Kekayaan

1. Pembubaran Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh musyawarah anggota khusus yang ketentuannya sama dengan ketentuan pada perubahan Anggaran Dasar, BAB IX Pasal 21 ayat 1

2. Usul pembubaran Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diterima dan sah bila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam perubahan Anggaran Dasar

3. Bila Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta dibubarkan; maka cara penyelesaian harta kekayaan miliknya, diatur dan ditetapkan dalam musyawarah anggota khusus

BAB XI

PENUTUP

Pasal 23

1. Anggaran Dasar ini dibuat dan dirumuskan dalam musyawarah anggota khusus sebagai mandat/rekomendasi dari pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 Juni 2019

2. Hal-hal yang belum diatur dan dirumuskan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dirumuskan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dirumuskan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) yang telah diatur dan dirumuskan sebelumnya

ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(MGMP PAI SMK)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

PENGERTIAN ISTILAH DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini, yang dimaksud dengan :

  1. Musyawarah guru, adalah wadah pembahasan bersama untuk memperolah keputusan atas penyelesaian masalah di bidang pendidikan
  2. Guru Pendidikan Agama Islam, adalah guru yang bertugas untuk mengajarkan Pendidikan Agama Islam jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)
  3. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Ketua
  4. Anggota Musyawarah Guru Pendidikan Agama Islam biasa, adalah Guru Pendidikan Agama Islam jenjang Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Pengurus Musyawarah Guru Pendidikan Agama Islam, adalah pengurus lengkap yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Koordinator bidang dan Anggota;
  6. Pengurus Harian, adalah Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara
  7. Musyawarah pengurus, adalah musyawarah yang dihadiri oleh pengurus harian, dan Koordinator bidang
  8. Musyawarah pengurus harian, adalah musyawarah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara
  9. Musyawarah paripurna, adalah musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus Musyawarah Guru Pendidikan Agama Islam seluruh Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan fungsi dan peranannya

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

  1. Seluruh pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten/Kota wajib menjadi anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Setiap anggota berhak mengajukan usul, saran dan masukan yang konkrit dan konstruktif kepada pengurus guna kelancaran pelaksanaan program kerja
  3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus MGMP sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BAB IV Pasal 7 ayat 1

Pasal 3

  1. Setiap anggota dapat memberikan sumbangan baik moril maupun materil kepada pengurus demi kelancaran dan kemajuan kinerja Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Keanggotaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta seseorang dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
    1. Yang bersangkutan meninggal dunia
    1. Yang bersangkutan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku
    1. Yang bersangkutan selesai masa tugasnya dan atau alih tugas lain di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Setiap anggota wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

PENGURUS HARIAN LENGKAP

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, maka disusun pengurus harian lengkap yang terdiri dari : Seorang Ketua dan Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan Wakil Seketaris, Seorang Bendahara dan Wakil Bendahara dan Koordinator Bidang serta Anggota.

Untuk kelancaran tugas pengurus, perlu rincian tugas dari masing-masing jabatan pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

  1. Ketua, adalah :

Membuat AD/ART, membuat program kerja, memimpin rapat anggota lengkap, pengurus harian, pengurus lengkap, menjalankan, mengendalikan jalannya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil keputusan dan kebijakan baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat, melaporkan pertanggung jawaban kepengurusan kepada annggota

  • Wakil Ketua, adalah :

Mewakili Ketua dalam memimpin rapat, apabila Ketua berhalangan dan mewakili Ketua dalam pertemuan lainnya yang tidak dapat dihadiri secara langsung oleh Ketua, bertanggung jawab kepada ketua

  • Sekretaris, adalah :

Bertanggung jawab terhadap segala Administrasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari :

  1. Membuat data pengurus dan anggota
    1. Membuat Undangan kegiatan
    1. Membuat daftar hadir kegiatan
    1. Membuat Notulen kegiatan
    1. Menyampaikan hasil Keputusan rapat kepada anggota dan pihak terkait
    1. Membuat arsip keluar/masuknya surat-surat atau agenda surat
    1. Membuat dokumen penting tentang berbagai hal terkait dengan aktivitas kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
    1. Membuat struktur organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
    1. Membuat matrik program kerja
    1. Membuat jurnal Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
    1. Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
    1. Bertanggung jawab kepada ketua
  2. Wakil Sekretaris, adalah :

Mewakili dan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas bidang Administrasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, bertanggung jawab kepada sekretaris dan ketua

  • Bendahara, adalah :

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran uang Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, bertanggung jawab kepada ketua

  • Wakil Bendahara, adalah :

Mewakili dan membantu pelaksanaan tugas Bendahara dalam hal Administrasi keuangan;

  • Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan, adalah :

Mengupayakan peningkatan kualitas dan profesional Guru Pendidkan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui kegiatan:

  1. Pelatihan Komputerisasi Arab (software: word, powerpoint, coreldraw)
  2. Pelatihan Editing photo dan video
  3. Workshop Pembuatan Alat Peraga
  4. Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran berbasis TIK
  5. Peer Teaching dengan menerapkan model-model pembelajaran berbasis active learning

Bertanggungjawab kepada ketua

  • Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana

Memberikan fasilitas atau sarana dan prasarana Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:

  1. Pengadaan administrasi pembelajaran bagi Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik berupa soft copy atau hard copy
  2. Mengadakan kerja bhakti Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Menyediakan perlengkapan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
  4. Menentukan lokasi/tempat kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Bertanggungjawab kepada ketua
  6. Koordinator bidang Humas dan Kerjasama

Menjalin dan meningkatkan kerjasama antar Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan cara:

  1. Membentuk koordinator wilayah kerja humas dan kerjasama
  2. Mengadakan Halal bi Halal Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta
  3. Mengadakan tali kasih kepada anggota atau masyarakat
  4. Menyelenggarakan widyawisata
  5. Bertanggung jawab kepada ketua

Pasal 5

Penggantian Pengurus

  1. Apabila seorang anggota pengurus berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, maka musyawarah pengurus harian dapat menunjuk seorang Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penggantinya
  2. Penggantian dan penunjukkan tersebut harus mendapat persetujuan serta disahkan dalam musyawarah anggota paripurna
  3. Penggantian pengurus ini juga dimaksudkan, apabila seorang anggota pengurus meninggal dunia, berhenti tugas, alih tugas lain dan atau mengundurkan diri

Pasal 6

Pemilihan Pengurus

  1. Pengurus dipilih oleh anggota dalam sidang pleno
  2. Nama-nama calon pengurus diajukan oleh anggota dalam musyawarah anggota dan atau dalam kegiatan rapat kerja pengurus
  3. Nama calon yang diajukan harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) peserta musyawarah dan atau rapat kerja pengurus
  4. Pemilihan pengurus dilakukan dengan sistem formatur
  5. Ketua terpilih berhak mengusulkan/menyusun nama-nama formatur
  6. Setiap anggota musyawarah dan atau rapat kerja pengurus memilih calon secara tertulis, langsung, umum, bebas dan rahasia
  7. Apabila seorang pengurus terpilih, untuk melengkapi susunan dan personalia pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, maka bekerjasama dengan Pembina terkait, baik DISDIKPORA maupun Kemenag

Pasal 7

Syarat-syarat Pengurus

  1. Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen
  2. Seorang Guru Pendidikan Agama Islam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan peran sertanya dalam berbagai kegiatan Pendidikan Agama Islam khususnya dan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya
  3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku
  4. Tidak sedang dicabut haknya dan atau sedang menjalani proses hukum

BAB IV

MASA KERJA

Pasal 8

Masa Kerja Pengurus

  1. Masa kerja pengurus selama 4 (empat) tahun
  2. Apabila pengurus dinilai tidak cakap/tidak dapat aktif dalam pelaksanaan tugas, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan pengurus tersebut dan digantikan dengan pengurus yang baru
  3. Pengurus tidak diperkenankan menduduki jabatan rangkap dan atau lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 9

Musyawarah Pengurus dan Anggota

  1. Musyawarah pengurus lengkap dapat dilaksanakan pada setiap saat, apabila perlu dan diperlukan
  2. Musyawarah pengurus harian sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan
  3. Musyawarah pengurus lengkap sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun
  4. Musyawarah anggota lengkap sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun
  5. Musyawarah khusus dan luar biasa dapat dilaksanakan, apabila :

a. Dipandang perlu oleh pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam

b. Diusulkan oleh anggota lebih dari setengah jumlah anggota

c. Setiap anggota hanya memiliki 1 (satu) suara

BAB VI

PROGRAN KERJA DAN KEGIATAN

Pasal 10

Program Kerja

  1. Pengurus harian menyusun program kerja selama kepengurusannya, yang bahannya diperoleh dari hasil rapat kerja pengurus dan anggota
  2. Program Kerja, meliputi :

a. Bidang Administrasi, terdiri dari :

1). Mempersiapkan segala konsep ragam dan jenis kegiatan

2). Mempersiapkan segala jenis persuratan dan melakukan notulasi dan segala jenis kegiatan

3). Pembenahan Sekretariat Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

4). Penyediaan buku agenda surat menyurat

5). Penyediaan buku notulen rapat

6). Pengadaan stempel/cap Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

7). Penyediaan buku kas keuangan

8). Pembuatan laporan hasil kegiatan dan atau hasil rapat

9). Mengusulkan SK Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertifikat/Piagam bagi anggota dan pengurus yang berprestasi dalam bidang Pendidikan Agama Islam

b. Bidang Organisasi, terdiri dari :

1). Mempersiapkan pembentukan dan pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

2). Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengurus Koodinator bidangsecara periodik

3). Mengidentifikasi segala permasalahan krusial yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Sekolah

4). Melakukan kajian dan konsultasi terhadap segala bentuk kebijakan pemerintah dan masalah-masalah krusial yang dihadapi pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah dengan berbagai pihak terkait

5). Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan program kerja

c. Bidang Kurikulum, terdiri dari

1). Pendalaman tentang Kurikulum 2013

2). Implementasi Menajemen Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwawasan kreatif dan inovatif

3). Pemasyarakatan Kurikulum 2013

4). Pembahasan Buku Wajib dan Buku penunjang Pendidikan Agama Islam

5). Pembahasan keterkaitan Pendidikan Agama Islam dengan IPTEK

d. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1). Mengadakan acara Halal Bi Halal

2). Mengadakan Studi Banding/Widyawisata

3). Membahas dan mengusulkan kesejahteraan Guru Pendidikan Agama Islam

4). Membantu anggota masyarakat yang terkena musibah dan bencana alam, fakir miskin, anak yatim, kaum dhu’afa dan lain-lain;

e. Bidang Kebijakan, terdiri dari :

1). Memberikan masukan kepada pemerintah dan atau penentu political will yang terkait dengan kebijakan khusus dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di Sekolah

2). Mengusulkan regulasi pendelegasian Guru Pendidikan Agama Islam untuk kegiatan di tingkat propinsi dan nasional

3). Memberikan masukan kepada sekolah tentang waktu pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam Sekolah Menengah Kejuruan   Daerah Istimewa Yogyakarta

4). Membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah (DISDIKPORA dan Kemenag) dalam upaya melakukan telaah dan masukan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Laporan Akhir Tahun

  1. Setiap akhir tahun pelajaran, pengurus membuat laporan pertanggung jawaban
  2. Laporan pertanggung jawaban pengurus disampaikan pada musyawarah anggota dan ditujukan kepada berbagai instansi terkait
  3. Laporan pertanggung jawaban pengurus merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan keuangan

Pasal 12

Laporan Akhir Masa Jabatan

  1. Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan pada perinsipnya sama dengan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pelajaran, sebagaimana diatur pada BAB VII Pasal 11
  2. Laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan, berisikan laporan akhir masa jabatan dan perkembangannya sejak tahun pertama sampai berakhir masa jabatannya

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13

Perubahan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi

Perubahan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) pada pelaksanaannya sama dengan perubahan pada Anggaran Dasar (AD), sebagaimana diatur pada BAB IX Pasal 18

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

1. Anggaran Rumah Tangga ini dirumuskan bersama dengan Anggaran Dasar

2. Hal-hal yang belum diatur dan dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan dirumuskan kemudian dalam peraturan dan ketentuan khusus yang ditetapkan secara khusus dalam musyawarah anggota

3. Peraturan dan ketentuan khusus yang dibuat pada musyawarah anggota tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 21 Juni 2019

Mengetahui:                                                                          Ketua

Kabid PAKIS Kanwil Kemenag                                        MGMP PAI SMK

Daerah Istimewa Yogyakarta                                            Daerah Istimewa Yogyakarta

Masrudin, M.Pd.                                                                 Dwi Priyana, S.Ag., M.Pd.